TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Berau, Lamlay Sarie, menyampaikan, pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Terlebih target tahunan penurunan prevalensi stunting pada 2023 sebesar 17,5 persen dan tahun 2024 ditargetkan menjadi 14 persen.

Selama ini persoalan stunting ini memang terus dibicarakan. Bahkan menjadi fokus karena sangat berdampak serius bagi pembangunan daerah di masa depan.

“Sehingga memang perlu ada solusi terbaik. Misalnya, dengan memberi makanan tambahan dan juga bantuan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu,” ucapnya, Rabu (26/6/2024).

Diketahui, berdasarkan data Dinkes Kabupaten Berau, angka stunting di Kabupaten Berau pada tahun 2023 lalu masih mencapai 21,6 persen. Jumlah itu melebihi standar yang ditetapkan WHO di bawah 20 persen.

Menurutnya, penanganan stunting di Berau, secara khusus harus menyasar keluarga tidak mampu. Pasalnya, anak-anak tersebut paling beresiko.

“Anak-anak yang berisiko stunting ini biasanya berasal dari rumah tangga tidak mampu. Sehingga memang butuh bantuan sosial,” tuturnya.

Banyak orangtua yang tidak memahami pentingnya akan gizi yang harus diberikan kepada anak-anak usia dini. Sebab, stunting tidak hanya menyerang keluarga tidak mampu saja.

“Selain pemahaman gizi, penting juga pemaparan tentang kemandirian keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat, gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), gerakan bersama wujudkan kelas gizi balita,” tuturnya.

Dijelaskannya, standar penilaian stunting berbeda dengan gizi buruk. Kalau gizi buruk indikator penilaiannya berasal dari program gizi. Masing-masing program pun memiliki pengampuhnya.

“Stunting bukan gizi buruk. Ada standarnya. Kalau untuk stunting, patokan utama itu tinggi badan tambah juga berat badan. Tapi kalau stunting itu penampakan anak-anak itu tidak terlalu gizi buruk,” jelasnya.

Ke depan, lanjutnya, pihaknya akan berupaya untuk menekan angka stunting di Berau dengan mencetuskan program-program yang bermanfaat, terutama yang bisa mengatasi permasalahan yang berasal dari rumah tangga tangga tidak mampu.

“Untuk masalah stunting, gizi buruk, ibu hamil, kita sudah punya anggarannya masing-masing. Dan kita berharap bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, penanganan stunting menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Keseriusan tersebut dibuktikan dengan alokasi anggaran dan intervensi khusus yang disalurkan kepada seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.

Pemprov Kaltim tahun ini fokus mendukung penurunan dan pencegahan stunting di kabupaten dan kota. (adv/jun)