TANJUNG REDEB, KATA TIMES – Maraknya aktivitas baru koperasi untuk menaungi kebutuhan masyarakat di pedalaman dan daerah pesisir selatan Kabupaten Berau dalam bermodal usaha berbagai jenis serta sektor pekerjaan.
Anggota Komisi II DPRD Berau Sutami mengimbau, agar Diskoperindag bisa jeli melihat fungsi dan kehadiran koperasi tersebut yang mencoba memberikan solusi kepada masyarakat membutuhkan.
“Diskoperindag harus betul-betul mengetahui apakah koperasi yang dibentuk itu memberikan manfaat kepada masyarakat atau hanya segelintir orang saja,” ucapnya.
Sebab, pihaknya telah mengetahui ada ratusan koperasi di Berau dan kebanyakan bermasalah dari sistem iuran peminjaman serta administrasi.
“Saya tahu data, ada 400-an lebih koperasi dan itu bermasalah. Jadi koperasi-koperasi di bentuk itu, rata-rata mereka tidak menjalankannya namanya Rapat Anggota Tahunan,” ungkapnya.
Sehingga, ia menilai kehadiran koperasi tersebut hanya menguntungkan segelintir orang dan pengurus keanggotaan mereka belaka.
“Yang dirugikan adalah anggota, kelompok masyarakat apa lagi termasuk masalah sawit ini banyak,” ujarnya.
Sutami akui bersama beberapa anggota komisi II DPRD sudah berulang kali bertemu dengan Diskoperindag Berau untuk membahas penanganan masalah koperasi.
“Jadi banyak koperasi itu hanya atas nama dan banyak melakukan kegiatan tanpa berkomunikasi dengan Diskoperindag. Sementara tujuan Diskoperindag ini baik untuk membina koperasi yang ada,” bebernya.
Namun dodong sapaan akrabnya melihat kondisi terkini koperasi yang terbentuk itu, kebanyakan menghalalkan segala cara regulasi peraturan hukum berlaku.
“Dan saya mendukung ketika koperasi ini benar-benar diremajakan dan kita benar-benarkan pahamkan regulasi. Poin saya secara tegas, kebanyakan koperasi itu yang diutungkan hanya ketua-ketua koperasi saja,” tuturnya.
Oleh sebab itu, politisi dari Partai Gerindra itu ingin Diskoperindag Berau harus makin cekatan dan serius menindaklanjuti koperasi yang nakal terhadap regulasi hukum berlaku.
“Harus ditindak ini koperasi ini. Jadi jangan sampai pengawasnya juga bekerja sama dengan pengurus koperasinya. Tidak ada transparansi terhadap pengelolaan kepada anggota, mereka tertutup makanya ratusan koperasi di Berau masalah. Bukan murni kesalahan Diskoperindag juga,” pungkasnya. (*/adv)
