BERAU, KATA TIMES – DPRD Berau menyoroti lambatnya realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pada semester pertama 2025 yang masih jauh dari target. Hingga pertengahan tahun 2025, serapan anggaran baru mencapai 38 persen.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menyampaikan rendahnya capaian tersebut disebabkan karena banyak pekerjaan fisik di sejumlah OPD belum berjalan akibat masih berada pada tahap pengadaan.
“Kita evaluasi semester pertama, untuk penyerapan anggaran secara global itu masih rendah baru 38 persen karena beberapa pekerjaan fisik masih dalam proses lelang,” ungkap Subroto saat ditemui awak media usai rapat, Selasa, 22 Juli 2025.
Ia menyebut, sejumlah proyek strategis di OPD dengan anggaran besar seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan belum bisa dieksekusi karena proses pengadaan belum rampung.
“Dari total sekitar 400 paket pekerjaan, proses lelangnya sudah mendekati 90 persen. Tapi serapan anggarannya memang belum berjalan, karena semuanya masih dalam proses lelang,” ujar Subroto.
Menurutnya, keterlambatan tersebut bukan semata karena kinerja OPD, melainkan karena sistem pengadaan yang belum berjalan maksimal. Salah satu hambatan teknis yang terjadi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah soal keterbatasan sumber daya manusia di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Masalah utamanya bukan di dinas teknis, tapi lebih ke pelaksanaan lelangnya. Di ULP masih ada tenaga yang belum bersertifikat, jadi proses lelang agak terhambat,” ungkap Subroto.
Meski demikian, ia tetap optimistis serapan anggaran akan melonjak pada semester berikutnya. Ia menargetkan seluruh proses pengadaan tuntas pada bulan September, agar kegiatan fisik bisa segera dimulai.
“InsyaAllah mulai September atau Oktober, serapan anggaran akan melejit. Kalau lelangnya sudah tuntas, pelaksanaan fisik bisa langsung jalan,” tegasnya.
Dengan progres pengadaan yang disebut sudah mencapai lebih dari 80 persen, DPRD berharap seluruh OPD bergerak cepat agar tidak terjadi pemborosan anggaran di akhir tahun.
“Kita harapkan semua OPD segera menindaklanjuti setelah lelang rampung. Supaya serapan maksimal dan tidak ada anggaran yang mubazir. Silpa juga bisa kita tekan,” pungkasnya. (adv/jun)
