TANJUNG REDEB – DPRD Berau mempertanyakan seberapa besar potensi sumber PAD yang berasal dari Perusda (BUMD) di Berau. Pasalnya, sejak 2021 hingga 2023, DPRD belum pernah mendapat gambaran detail kinerja masing-masing Perusda, juga berapa sumber pendapatan asli daerah (PAD) potensial yang berasal dari BUMD yang dimiliki Berau.
“Gambaran atau detail yang dipaparkan dalam LKPj Bupati Tahun Anggaran 2023 itu masih kurang jelas. Beberapa potensi masuknya PAD dari beberapa Perusda di Berau harusnya dipaparkan agar masyarakat juga mengetahuinya,” ucap Sekwan Berau, Abdurrahman beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, dalam rekomendasi LKPj, DPRD Berau juga membuka peluang jika dalam waktu dekat nantinya akan membentuk pansus evaluasi kinerja Perusda secara keseluruhan.
“Kontribusi Perusda bagi pembangunan Kabupaten Berau patut dipertanyakan. Seberapa besar sumbangan PAD mereka karena Perusda ini memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah,” tegasnya.
PAD menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusda ini memiliki peran dalam mewujudkan hal itu, dengan memberikan kontribusi terharap oenerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. (Adv/lya/jun)
