BERAU, KATA TIMES – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, menyoroti potensi ekonomi daerah yang terbuang percuma dari sektor perikanan.

Berdasarkan data, beber Rudi, sekira 58 ton ikan tercatat diekspor melalui Bandara Kalimarau medio Juli hingga Oktober 2025, tapi belum memberikan kontribusi sepeser pun terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

“Ikan-ikan itu berasal dari perairan kita, tapi hasilnya tidak kembali ke daerah,” tegas Rudi.

Kondisi tersebut merupakan bentuk kecolongan potensi ekonomi daerah akibat regulasi dan kewenangan yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah provinsi. Akibatnya, Pemkab Berau tidak memiliki ruang untuk menarik retribusi dari hasil laut yang diekspor.

“Kita hanya bisa melihat potensi itu lewat begitu saja. Semua kewenangan diambil alih ke pusat, sementara di bawah tidak punya hak untuk mengelola, hanya bisa koordinasi saja,” ujarnya.

Rudi menilai, situasi ini menimbulkan ketimpangan manfaat antara pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya nelayan di wilayah pesisir.

“Kalau saja kewenangan bisa disinergikan, hasil laut bisa jadi penopang ekonomi besar bagi masyarakat pesisir. Tapi dengan sistem yang berjalan sekarang, daerah hanya jadi penonton,” ungkapnya.

Dia mendorong ada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, terutama dalam hal pengelolaan dan distribusi manfaat sektor kelautan dan perikanan.

“Jangan sampai potensi besar ini hanya dimanfaatkan pihak luar, sementara daerah penghasil tidak mendapatkan apa-apa,” pungkasnya. (adv)