SAMARINDA – Legislator asal Kaltim di Senayan, Hetifah Sjaifudian menyebut pemberian konsesi tambang kampus bisa picu konflik.

Menurut politisi Golkar Kaltim, usulan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke perguruan tinggi bisa memicu konflik kepentingan. Hingga penyalahgunaan kewenangan serta berkurangnya independensi di kampus.

“Penyalahgunaan wewenang, maupun kekhawatiran berkurangnya independensi kampus karena mengelola tambang tentu ada,” ungkapnya, Selasa (4/2/2025).

Perguruan tinggi jika diberikan wilayah izin usaha pertambangan, dikhawatirkannya bakal menghadapi konflik kepentingan antara tujuan akademis dan komersial.

Perguruan tinggi juga akan cenderung fokus pada keuntungan finansial, serta mengalihkan misi utama pendidikan.

“Mestinya perguruan tinggi menjadi pelopor dalam isu keberlanjutan, tidak terlibat dalam aktivitas tambang yang merusak lingkungan,” tuturnya.

Ia berharap, pembahasan RUU Minerba sedang dikaji oleh Badan Legislasi (Baleg) bersama dengan pemerintah, ada solusi pemisahan fungsi akademis dari bisnis tambang.

Misalnya, membentuk entitas terpisah yang mengelola tambang, sehingga tidak mengganggu independensi akademis.

“Jika dalam pembahasan manfaatnya lebih kecil daripada mudaratnya, tentu pemerintah dan DPR harus mengevaluasi usulan ini,” tegasnya. (*)