BERAU, KATA TIMES – Wakil rakyat di Kabupaten Berau, mengingatkan pentingnya kemandirian fiskal dan penguatan ekonomi lokal agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan pusat di tengah ancaman penurunan drastis dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026 menjadi perhatian.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina menilai kondisi fiskal yang akan dihadapi daerah ke depan harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk bertransformasi dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana pusat. Kondisi seperti ini justru harus dijadikan titik balik untuk memperkuat PAD dan ekonomi lokal,” tegas Elita.
Menurutnya, ketergantungan terhadap TKD selama ini membuat ruang gerak keuangan daerah sangat terbatas ketika pusat melakukan penyesuaian anggaran. Meski, efisiensi anggaran memang langkah realistis, namun tidak cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang.
Ia mendorong agar pemerintah mulai memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
“Kalau BUMK benar-benar difungsikan dengan baik, potensi kampung bisa menjadi sumber ekonomi baru. Ini juga membantu daerah tetap tumbuh meski alokasi dana pusat menurun,” jelasnya.
Elita menambahkan, upaya menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) memang penting karena merupakan ujung tombak pelayanan publik. Namun, stabilitas ekonomi daerah harus menjadi prioritas bersama agar pembangunan tidak stagnan.
“Menjaga hak ASN itu wajib, tapi jangan sampai fokus fiskal hanya berhenti di situ. Kita perlu memastikan layanan publik dan pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Elita mendorong Pemkab Berau untuk memperluas kemitraan dengan sektor swasta, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, agar lebih banyak sumber pertumbuhan ekonomi bisa digerakkan dari dalam daerah sendiri. (adv)
