TANJUNG REDEB – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur telah menggelontorkan Bantuan Keuangan (Bankeu) sebesar Rp 355,9 miliar kepada Berau. Di mana sebagian besar dana tersebut dialokaskkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau sebesar Rp 339 miliar.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Endah Ernany Tiariani mengatakan Bankeu tersebut untuk kegiatan spesifik dan non spesifik. Untuk kegiatan non spesifik hanya disalurkan ke DPUPR Berau berupa pembangunan pekerjaan fisik.
“Untuk kegiatan spesifik dialokasikan ke beberapa OPD untuk kegiatan yang bukan pekerjaan fisik,” ucapnya.
Untuk mendapatkan alokasi Bankeu tersebut harus melalui beberapa tahapan. Sebelumnya, Pemkab Berau telah melakukan penginputan usulan melalui Bapelitbang Berau berdasarkan usulan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI.
“Ini menggunakan data base 2024, diusulkan ke Pemprov Kaltim berdasarkan kamus usulan prioritas Pemprov Kaltim untuk Berau,” tuturnya.
Dirinya melanjutkan, selesai melakukan pengisian akan terbit Nomor ID usulan yang dibahas pada Pra Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim yang dilaksanakan pada 12 hingga 13 April 2023 lalu serta pelaksanaan Musrenbang Kaltim pasa 17 April 2023 yang lalu.
“Hal itu ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Berau, setelah dilakukan klarifikasi Bantuan Keuangan Kaltim APBD Tahun 2024 di Balikpapan,” tuturnya.
Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor surat 900.1/17428/BPKAD-III pada tanggal 14 Desember 2023. Dimana Kabupaten Berau akhirnya menerima alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim pada Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp. 355.960.000.000.
“Kita tentu berharap, Bankeu Kaltim yang dialokasikan ini bisa memberikan dampak untuk pembangunan di Berau sendiri,” jelasnya.
Dirinya menjelaskan beberapa kegiatan non spesifik yang dikelola DPUPR Berau, antara lain pembangunan lanjutan Jalan Singkuang – Mantaritib, lanjutan pembangunan Jalan Poros Muara Lesan – Merasa dan pembangunan Jalan Jalur 2 Biduk-Biduk.
Tak hanya itu, ia melanjutkan Rekonstruksi Jalan berupa Lanjutan Peningkatan Jalan Raya Bangun, Peningkatan Jalan Kawasan Kelurahan Gunung Panjang, Rekonstruksi Jalan Labanan – Tepian Buah, Lanjutan Revitalisasi Jalan & Bangunan Pelengkap jalan Kawasan Jalan Pemuda, Peningkatan Jalan Kawasan IKK Sambaliung dan Lanjutan Revitalisasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan Kawsan P. Antasari – Sudirman.
“Dan ada juga pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi di Sambaliung,” ujarnya.
Pada alokasi Bankeu Kaltim 2024 juga terdapat untuk lanjutan Pembangunan Turap Sheet Pile Gurimbang dan Turap Sheet Pile yang berlokasi di belakang Kantor Bupato Berau.
Kemudian juga untuk Lanjutan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum untuk pemenuhan air bersih perdesaan dan SPAM Sistem Labanan.
Untuk alokasi Bankeu Kaltim spesifik penyalurannya untuk beberapa OPD yang ada. Endah menyebutkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Berau, Inspektprat Berau, Badan Pengelolaak Keuangan dan Aset Dawrah (BPKAD) untuk kegiatan Dana Desa, DPUPR Berau untuk tenaga terampip konstruksi dan Dinas Kesehatan Berau dengan total Rp 16,96 Miliar.
“Macam-macam kegiatannya, mulai untuk PPL hingga penanganan stunting,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan mengatakan DPUPR Berau siap menerima alokasi dana Bankeu tahun 2024 mendatang.
“Kita berkomitmen untuk selalu optimis untuk merealisasikan pembangunan di Kabupaten Berau,” katanya.
Oleh karenanya, Fendra menerangkan salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan tender dini terhadap beberapa pekerjaan fisik di 2024 mendatang.
“Ada beberapa, sekitar 10 paket pekerjaan yang sudah mulai melakukan tender dini,” ungkapnya.
Diperkirakannya, sebelum Februari 2024 tender tersebut selesai dan bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Hal ini diambil dari beberapa catatan selama pelaksanaan realisasi pekerjaan pada 2023.
Fendra mengatakan alokasi anggaran yang melimpah pada 2023 mencapai Rp 2 triliun menyebabkan pihaknya harus bekerja keras.
“Untuk itu, capaian realisasi ini cukup susah, ditambah kelangkaan bahan baku. Kita usahakan semaksimal mungkin untuk memaksimalkan realisasi anggaran tersebut,” pungkasnya.(ril/tam)
