BERAU, KATA TIMES – Kualitas sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian legislatif. Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada hasil fisik pekerjaan, tetapi juga pada sistem pengawasan yang dinilai belum berjalan optimal sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah menilai masih banyak pembangunan infrastruktur, termasuk jalan dan drainase, yang belum memenuhi standar teknis sebagaimana telah ditetapkan pemerintah.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengendalian proyek di daerah. “Harus kita awasi. Karena tidak sedikit yang tidak sesuai standar atau keluar dari perencanaan,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari penyelesaian proyek tepat waktu. Kualitas pekerjaan harus menjadi prioritas utama, terutama karena proyek-proyek tersebut menggunakan anggaran daerah dalam jumlah besar.
Suriansyah menilai lemahnya pengawasan di lapangan berpotensi membuka celah terjadinya pekerjaan yang dikerjakan secara terburu-buru tanpa memperhatikan mutu jangka panjang.
Akibatnya, fasilitas yang baru selesai dibangun justru cepat mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan kembali. “Sudah anggaran besar, tapi hasil mengecewakan,” ujarnya.
Pihaknya juga menyoroti, masih adanya kontraktor yang dinilai kurang bertanggung jawab setelah proyek dinyatakan rampung, meskipun masa pemeliharaan masih berlangsung. Situasi ini dinilai merugikan masyarakat sebagai pengguna langsung fasilitas publik.
Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh proyek pembangunan, sekaligus memperketat pengawasan teknis agar standar kualitas benar-benar terpenuhi.
Suriansyah berharap ke depan pembangunan di Berau tidak hanya mengejar target realisasi anggaran, tetapi mampu menghadirkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Sudah saatnya Berau lebih maju lagi dari sebelumnya,” tutupnya. (*/adv/jun)
