TANJUNG REDEB – Beberapa OPD perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaan anggarannya. Hal ini ditegaskan anggota Komisi III DPRD Berau Sakirman, ditemui usai melakukan rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2023.
“Dalam pembahasan memang difokuskan pada OPD, yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran terbesar dalam APBD Berau. Dan ada beberapa OPD seperti Dinkes dan Disdik, yang harus diberikan perhatian khusus,” jelas Sakirman ditemui Rabu (24/4/2024).
Rapat ini merupakan lanjutan dari LKPj Bupati sebelumnya, yang telah dievaluasi oleh akademisi dari Universitas Mulawarman. Yang kemudian dievaluasi program dan progres serapan anggarannya selama 2023 lalu.
Untuk Dinkes, ada laporan terkait alokasi anggaran dan pelayanan kesehatan. Sementara Disdik membahas kebutuhan anggaran dan kondisi Ruang Kegiatan Belajar (RKB).
“Selain itu, pembahasan juga mencakup analisis terhadap angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Berau yang mengalami penurunan yang minim dari tahun sebelumnya,” tambahnya.
DPRD juga meminta agar pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan aspek anggaran, yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Selain itu, para kepala OPD diminta untuk melakukan pemetaan, terkait sektor-sektor yang menjadi sumber permasalahan tersebut. Sehingga serapan anggaran pada tahun 2024 dapat ditingkatkan.(adv/lya/jun)
