TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mendorong Pemkab Berau lebih selektif dan memprioritaskan pembangunan di perkampungan untuk tahun depan. Pasalnya, infrastruktur seperti jalan kampung sangat penting bagi kemajuan perekonomian kampung.

“Kita ketahui ada DBH sawit sebesar Rp 38 miliar yang memang harus kita alokasikan untuk kepentingan yang kaitannya dengan sektor tersebut. Jadi memang harus direalisasikan,” tegasnya.

Permintaan itu, kata Sari -sapaan akrabnya-, sesuai program pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedalaman. Jangan sampai, masalah tersebut terus muncul dalam gelaran musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) tiap tahunnya.

“Realisasi tersebut juga menjadi indikator kerja kepala daerah. Jangan sampai ada program di luar 18 program dan RPJMD yang justru menyerap banyak anggaran,” tegasnya.

Seperti program PJU yang tidak masuk dalam program, namun anggaran yang terpakai cukup besar. Bahkan nilai anggarannya bertambah setiap tahun, dari Rp 20 miliar di tahun 2023, naik menjadi Rp 50 miliar tahun ini.

“Tapi bukan berarti tidak boleh dijalankan programnya. Boleh-boleh saja asal program prioritas juga tetap berjalan. Jadi jangan sampai program tambahan mengalahkan program utama,” tutupnya.

Menurut Sari, di akhir masa jabatan kepala daerah akan ada LKPJ yang diserahkan ke DPRD tentang sejauh mana persentase keberhasilan dari capaian RPJMD. Sehingga nantinya akan ada catatan beberapa hal yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan terlebih dahulu. (adv/jun)