BERAU, KATA TIMES – Minimnya ruang fiskal di tingkat kampung menjadi sorotan serius Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris.
Dia menilai, banyaknya usulan pembangunan yang dilempar ke kabupaten bukan tanpa alasan, melainkan karena kampung kini kesulitan menggerakkan program akibat keterbatasan anggaran.
Waris menjelaskan, sebelumnya sejumlah kegiatan seperti pembangunan jalan usaha tani masih bisa dibiayai melalui Alokasi Dana Kampung (ADK). Namun, kini ruang gerak keuangan kampung semakin sempit, sementara kewajiban belanja rutin seperti pembayaran honorarium tetap harus dipenuhi.
“Dana transfer memang kewajiban kita, 10 persen untuk kampung. Tapi ketika uang itu turun, bersamaan dengan itu juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Akhirnya ruang fiskal kampung makin kecil,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan kampung merealisasikan janji dan program kepada masyarakat. Padahal, kepala kampung dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki visi pembangunan yang harus diwujudkan.
“Jangan sampai kampung punya program, tapi tidak punya uang untuk menjalankan. Ini yang perlu kita evaluasi bersama,” tegasnya.
Waris mendorong agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau meninjau ulang skema pengelolaan anggaran kampung. Ia menekankan, penguatan kampung seharusnya sejalan dengan semangat undang-undang desa, yakni memberikan kewenangan sekaligus dukungan anggaran yang memadai.
“Kalau kampung maju, kabupaten juga akan maju. Yang paling tahu persoalan di kampung itu ya kepala kampung. OPD tidak setiap hari ada di sana,” katanya.
Meski demikian, Waris juga mengingatkan pemerintah kampung agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Ia menyinggung adanya berbagai persoalan yang muncul dan menjadi perhatian publik, termasuk laporan-laporan masyarakat yang berkembang di internal pemerintahan.
“Kampung perlu diperkuat anggarannya, tapi pengelolaannya juga harus transparan dan akuntabel. Ini jadi catatan bersama,” pungkasnya. (*/adv/jun)
