“The community stagnates without the impulse of the individual. The impulse dies away without the sympathy of the community.” – (William James) –

Barangkali seperti pernyataan William James filsuf Amerika itu, Agus Tantomo sadar bahwa suatu komunitas akan mandek, bergerak stagnan, dan tak maju tanpa dorongan dari setiap individu. Begitupun sebaliknya, letupan semangat dari seorang individu menjadi tak berarti, layu, dan pada akhirnya mati apabila tak ada simpati dari komunitasnya.

Relasi mutualisme itu, juga mungkin menjadi “elan vital” (daya dorong) bagi Si Gundul berpartai NasDem ini, untuk siap bertarung pada Pileg DPR RI 2024 mendatang. Tentu dengan tujuan membangun komunitas kabupatennya, Bumi Batiwakkal dari pusat. Kendati demikian, angan yang besar itu tak akan menuai hasil tanpa dukungan masif dan simpati yang luas dari masyarakat Berau.

Mungkin karena itulah, ketika bertemu di kediamannya, pria kelahiran Berau 26 Agustus 1968 lalu itu, tak henti-hentinya berbicara tentang pentingnya membangun fanatisme kedaerahan. Beberapa poin penting, barangkali dapat dipetik dari pembicaraan tentangnya.

Fanatisme Kedaerahan 

Secara teoretis dan konseptual, fanatisme kedaerahan bukan merupakan suatu sikap dan upaya menutup diri dari “orang luar,” dalam pembangunan suatu daerah. Ia lebih tepatnya sebagai suatu sikap untuk menyatakan bahwa “orang dalam” pun mampu membangun daerahnya sendiri jika diberikan kepercayaan oleh masyarakat di mana orang itu hidup.

Secara praktis dan historis, Si Gundul Tantomo, boleh dikatakan sadar, betapa pentingnya fanatisme kedaerahan itu. Pasalnya, sudah 11 kali pemilihan Caleg DPR RI melalui partai politik, belum satu orang Berau pun yang duduk di kursi legislatif pusat. Atau dengan kata lain, tak ada sejarah orang Berau ke pusat. Beberapa orang memang pernah maju dan mencalonkan diri. Namun, gagal karena tak cukup mengantongi suara.

“Tapi saya ingin menciptakan sejarah. Melangkah ke pusat dan membangun Berau. Kalau masyarakat memilih orang luar Berau apa gunanya? Kalau memilih orang luar sebenarnya kita sedang membantu membangun kampung orang,” kata pria yang pernah mengenyam pendidikan S1-nya di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Universitas 45 (Sekarang Universitas Bosowa Makassar) pada 1993 lalu itu.

Menurutnya, memang sudah pernah ada caleg dari luar Berau yang maju dan menyebut diri mewakili Kaltim dan Berau. Namun, banyak orang luar yang dipilih ini pada akhirnya tidak sepenuhnya memperhatikan Berau. Melainkan lebih banyak memperhatikan daerahnya sendiri. Hal itu, baginya terbukti dengan survei yang dilakukan timnya, bahwa kepuasan publik Berau untuk anggota DPR RI masih rendah, terpaut di angka 23 persen.

“Kenapa publik tidak puas, karena tidak ada semangat membangun kampung, karena memang DPR terpilih bukan berasal dari Berau. KTP-nya bahkan bukan dari Kaltim. Bagaimana kita bisa mengharapkan perubahan dari caleg luar Berau itu? Dari segi anggaran, Berau sendiri tentu memeroleh sedikit. Karena anggaran sudah banyak terbagi-bagi. Kalau saya yang jadi maka saya berjuang agar 70-80 persen anggaran itu bisa disalurkan ke Berau,” ungkapnya.

Selain alasan historis, terdapat pula asas manfaat yang tentu akan diperoleh jika orang Berau terpilih. Manfaat itu terutama berkaitan dengan kepentingan membangun daerah. Sebab menurutnya, banyak kewenangan pemerintah daerah yang telah diambilalih atau dikembalikan ke pusat pasca mencuatnya konsep otonomi daerah.

Otonomi daerah memang pada galibnya memberikan keluasaan yang lebih besar bagi setiap daerah dalam membangun dan menata pemerintahan di daerahnya masing-masing. Namun, ada 5 kewenangan yang tidak diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom seperti kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Meskipun 5 kewenangan itu sudah diregulasikan, sebenarnya masih ada intervensi pusat terhadap daerah otonom tersebut. Karena itu, bila diperhatikan secara serius misalnya, dalam sektor pertambangan, kelautan, ataupun kehutanan, daerah otonom tidak memiliki kewenangan penuh. Beberapa item pengerjaan pada masing-masing sektor ini masih diintervensi pemerintah pusat.

Kewenangan daerah yang telah diambil oleh pusat inilah yang mesti diperjuangkan seorang calon yang hendak duduk di pusat. Sebab, hanya dengan itu otonomi daerah betul-betul terlaksana dan pembangunan di daerah, khususnya di Berau tidak banyak tersendat hanya karena masih banyaknya intervensi pusat.

Namun sekali lagi, Si Gundul yang sudah malang-melintang di dunia perpolitikan sejak 1999 silam itu sadar bahwa semua peluang, alasan historis, dan asas manfaat itu hanya akan berarti apabila orang Berau memilih orang Berau. Terlepas dari semua itu, Si Gundul sangat optimis bahwa dirinya mampu dan bisa melangkah ke DPR RI demi membangun Bumi Batiwakkal tercinta.

“Poinnya, pertarungan Caleg DPR RI itu pertarungan popularitas, bukan elektabilitas, apalagi isi tas. Dan saya berharap semoga saya masih cukup populer di mata publik Berau,” kelakar pria yang juga menyelesaikan S2-nya, Master Business in Property, Royal Melbourne institute of Technology (RMIT) Australia pada 1998 silam itu.

Si Gundul pun berharap agar dengan niatnya melangkah ke pusat, orang Berau bisa mulai memikirkan dirinya sebagai salah satu putera daerah terbaik yang bisa membangun daerah. Kesadaran itu penting mengingat Berau dalam banyak aspek belum dibangun dengan baik.

Karier Politik dan Pemerintahan

Untuk diketahui, Si Gundul Agus Tantomo, S.Tek, M.Bus ini, lahir di Berau pada 1968 lalu. Ia mulai membangun karier politiknya dengan terlebih dahulu menjadi anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur periode 1999-2004 lewat PDIP.

Tak hanya di legislatif, di eksekutif, Ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Berau periode 2016 – 2020. Tahun 2021, ia menduduki posisi sebagai Bupati Berau menggantikan almarhum Muharram dengan masa jabatan yang sangat singkat yakni dari 9 Januari 2021-17 Februari 2021.

Tak hanya itu, pria yang telah “makan garam” di kancah politik dan pemerintahan ini juga pernah menjadi pelaksana tugas (Plt) Bupati Berau, masa jabatan 5 Desember 2020 – 9 Januari 2021 dan 22 September 2020 – 26 September 2020.(tam)