TANJUNG REDEB – Dalam mencegah potensi pelanggaran pemilu yang akan diadakan serentak tahun 2024. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Berau melakukan pemetaan kerawanan di 13 kecamatan di Kabupaten Berau.
Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Berau, Ira Kencana mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan kerawanan di 13 Kecamatan, di setiap Kecamatan terdapat permasalahan yang akan menghambat jalannya pemilihan umum serentak.
Adapun beberapa kecamatan diungkapkannya terdapat permasalahan yang sering terjadi, yaitu money politik (politik uang). Politik uang tersebut terjadi saat pilkada sampai diproses dipersidangan.
“Menurut data yang kami kumpulkan, Kecamatan Tanjung Redeb dan Kecamatan Batu Putih adalah kecamatan yang rawan terjadi money politik,” ucapnya.
Selain itu, Ira menyebut masalah jaringan komunikasi juga menjadi faktor utama penghambat keberlangsungan kegiatan Pemilu serentak tahun 2024.
Dari 13 Kecamatan terdapat beberapa kecamatan yang memiliki daerah dengan terkendala jaringan seperti Kecamatan Kelay, Segah, Maratua dan Wilayah Pesisir Selatan.
“Di berbagai daerah masih terkendala keterbatasan jaringan internet maupun signal, maka dari itu kami akan mencari jalan keluar untuk memaksimalkan proses berjalannya pemilu nanti,” tuturnya.
Ira menjelaskan jalur akses jalan ke setiap kecamatan menjadi faktor utama yang nantinya akan menghambat proses berjalannya pemilu.
Lanjutnya, ada beberapa TPS yang susah diakses karena akses jalan yang rusak dan membutuh waktu tempuh hingga beberapa jam. Bahkan, ada juga beberapa TPS yang ditempuh menggunakan jalur laut.
“Seperti Kecamatan Teluk Bayur, Biduk-Biduk, Kelay, Maratua, dan Tabalar. Bahkan di Kecamatan Segah lebih tepatnya Kampung Punan Segah ditempuh menggunakan jalur darat dan air kurang lebih 5 jam dari kecamatan,” jelasnya.
Dirinya menyebut berdasarkan data pemilu dan pilkada yang telah dikumpulkan, adanya oknum ASN/TNI/Polri di beberapa Kecamatan yang tidak netral.
“Dari data yang kami kumpulkan, Kecamatan Teluk Bayur dan Talisayan berpotensi adanya Oknum ASN/TNI/Polri yang tidak netral,” ujarnya.
Dari beberapa potensi pelanggaran dan permasalahan yang terjadi di 13 Kecamatan di Kabupaten Berau, Ira menyebut akan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Berau terkait pemetaan Indeks kerawanan pemilu agar adanya antisipasi terlebih dahulu.
“Kami pun akan terus bersosialisasi kepada oeserta pemilu ataupun masyarakat,” katanya.
Kendati demikian, pihaknya memberikan perhatian penuh agar tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas dalam setiap tahapan pemilu.
“Kami pun akan melakukan antisipasi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial dan media digital dalam mencegah pelanggaran pemilu kedepan,” pungkasnya.(ril/tam)
