TANJUNG REDEB – Progres pembangunan rumah sakit (RS) baru di lahan eks Inhutani telah mencapai 50 persen. Progres tersebut lebih dari progres awal yang direncanakan.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menargetkan progres penyelesaian tahap I pembangunan RS baru akan selesai tahun ini.
“Kami menargetkan tahun ini selesai tahap 1. Jadi, sebaiknya kebutuhan nakes di RS baru segera mungkin dipersiapkan,” katanya, Minggu (12/5/2024).
Dikatakannya, selain kebutuhan tenaga kesehatan (nakes) di fasilitas pelayanan kesehatan, ke depan nakes sangat dibutuhkan seiring pembangunan rumah sakit (RS) baru.
Bupati merekomendasikan untuk penambahan tenaga dokter pada faskes yang ada, rekrutmen nakes untuk ditempatkan di RS baru harus segera dipersiapkan.
“Berau sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tentunya menjadi prioritas, salah satunya di sektor kesehatan,” ujarnya.
Dirinya memprediksikan, bahwa akan semakin banyak orang yang datang ke Berau, baik sekadar berkunjung maupun memilih untuk menetap atau tinggal.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau Lamlay Sarie mengatakan, untuk mengisi kekosongan nakes tersebut harus melibatkan lintas sektor.
Di antaranya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, hingga RSUD dr Abdul Rivai.
“Rencananya beberapa dokter spesialis diminta untuk pindah pelayanan pada rumah sakit baru nantinya,” katanya.
“Semua itu sambil berproses untuk mengisi tenaga kesehatan di RS baru. Apa saja kira-kira layanan yang dapat kita berikan, apakah daerah siap menggaji. Jadi harus hitung-hitungan dulu,” sambungnya.
Menurutnya, pemenuhan dokter di RS baru harus melihat jenis RS terlebih dulu, baru bisa ditentukan dokter spesialis apa saja yang dibutuhkan di sana.
“Untuk dokter umum dan spesialis harus ada fasilitas penunjang yang ditawarkan untuk mereka. Misalnya, rumah dinas dan kendaraan operasional. Terlebih bagi dokter yang berasal dari luar Kabupaten Berau,” tuturnya.
Selain itu, dari pihak pusat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), membebaskan calon dokter nantinya untuk memilih, apakah diberikan tunjangan daerah atau jasa pelayanan.
“Saya belum dapat menyampaikan terkait kebutuhan dokter spesialis apa saja yang nantinya mengisi RS baru tersebut. Yang jelas, lebih banyak atau setara dengan pelayanan kesehatan di RSUD dr Abdul Rivai,” pungkasnya. (adv/jun)
