TANJUNG REDEB – Wacana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membangun Balai Latihan Kerja (BLK) hingga kini belum terealisasi. Salah satu kendalanya adalah masalah anggaran.
Hal itu pun diakui Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor, saat ngobrol pintar (Ngopi) bersama Bupati Berau Sri Juniarsih Mas di SM Tower Tanjung Redeb, Selasa (28/5/2024).
Dijelaskannya, untuk mengatasi masalah pendanaan itu, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Mengingat dana hibah dari kementerian untuk pembangunan BLK masih terbatas.
“Di Kementerian juga masalahnya seputar pendanaan. Karena memang dana ini terbatas, makanya kami dari Kemenaker bekerja sama dengan UPTD di provinsi dan kabupaten/kota untuk membangun bersama,” jelasnya.
Meski masih terkendala anggaran, kata dia, Kemenaker terus berupaya agar pembangunan BLK di Berau bisa terealisasi. Disamping itu, pemerintah dituntut berkolaborasi dengan perusahaan untuk turut membantu pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Pihaknya pun juga sedang berkolaborasi dengan swasta untuk membangun melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
“Jadi swasta itu tidak hanya memberikan bantuan seperti sembako, tetapi juga pendidikan skill. Sehingga anak-anak kita ini dilatih di BLK yang kita punya, CSR tadi kita gunakan untuk membangun sumber daya manusianya,” ujarnya.
Sementara, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyampaikan, bahwa meskipun Berau belum memiliki gedung BLK sendiri, Pemkab Berau sudah merealisasikan program BLK Gratis, dengan pendanaan sepenuhnya ditanggung Pemkab Berau.
“Ini merupakan program unggulan pemda Kabupaten Berau yang sudah lama saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Berau,” ungkapnya.
Menurutnya, demi memuluskan program itu, pihaknya telah membangun kerja sama dengan perusahaan tertentu. Selain itu, meminta perusahaan untuk memberikan pembinaan gratis bagi calon tenaga kerja.
“Kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan untuk melakukan pembinaan latihan gratis bagi bakal calon tenaga kerja di perusahaan-perusahaan dalam rangka meningkatkan profesionalitas dalam bekerja,” tuturnya.
Kepala Disnakertrans Berau, Zulkifli Azhari, menambahkan, memang benar program BLK gratis tersebut dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Dimana calon tenaga kerja dikirim ke luar daerah khususnya ke Balikpapan dan Bandung untuk dilatih.
“Nah ini tadi kita mengirim 16 orang. Selama ini, rata-rata mereka yang sudah selesai di BLK itu diterima di perusahaan. Karena sertifikasinya nasional. Dan 16 orang ini akan bekerja di perusahaan,” bebernya.
Menurutnya, meski terdapat kemudahan bagi calon tenaga kerja, program tersebut menelan biaya yang mahal. Hal itu tentu berdampak pada jumlah calon tenaga kerja yang diutus. Karena itu, penting baginya agar Berau memiliki BLK sendiri.
“Karena kalau BLK ada tentunya akan murah dan banyak yang dilatih. Kalau BLK di Balikpapan dan Bandung, biayanya mahal sehingga hanya sedikit yang terfasilitasi,” jelasnya.
Ia menjelaskan, terkait pembangunan BLK di Berau, masih dalam proses. Untuk membangun BLK tersebut, pihaknya juga terus membangun komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau.
“Sudah kita usulkan ke PU. Lahannya sudah ditetapkan, yaitu di Sambaliung. Tetapi kita belum tahu peletakan batu pertamanya kapan. Tapi ini progresnya sudah berjalan, pematangan lahan,” pungkasnya. (ADV/JUN)
