BERAU, KATA TIMES – Persoalan kemiskinan dan masih tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) harus ditangani secara serius dan terintegrasi.

Ketua Komisi I DPRD Berau Elita Herlina menilai, kedua isu tersebut saling berkaitan dan berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru jika tidak segera ditekan.

Bahkan, ia menyoroti angka kemiskinan di Berau yang masih berada di level 5,08 persen. Meski tergolong rendah dibanding daerah lain di Kalimantan Timur, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh diabaikan.

“Angka kemiskinan ini harus menjadi alarm. Ketika masih banyak anak tidak sekolah, maka ke depan peluang kemiskinan itu akan terus berulang,” ujar Elita.

Terkait data ATS yang mencapai ribuan anak, ia memahami adanya kendala pendataan akibat mobilitas penduduk.

Namun  pemerintah daerah diminta  tidak hanya fokus pada aspek administrasi, tetapi juga memastikan anak-anak tersebut benar-benar kembali mengakses pendidikan.

“Masalah data memang penting, tapi yang lebih penting adalah memastikan anak-anak ini tidak benar-benar putus sekolah. Jangan sampai mereka hilang dari sistem dan dari perhatian negara,” sebut Elita lagi.

Dinas Pendidikan (Disdik) dan instansi terkait didorong untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan kecamatan, kelurahan, dan desa dalam penelusuran ATS.

Komisi I DPRD Berau akan terus mengawal kebijakan pendidikan, khususnya program penanganan ATS, agar berjalan efektif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pendidikan adalah solusi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan. Ini harus menjadi komitmen bersama,” pungkasnya. (*/adv/jun)